Diduga Oknum Kades Cihanjuang Bungkam Saat Di Konfirmasi Wartawan

Padeglang55 Dilihat

PANDEGLANG|sergap24.com — Berdasar pada Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang P E R S, dimana Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik, menjalankan peranan melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap pembangunan.

Pelaksanaan kegiatan jurnalistik dalam menjalankan Peranan diwajibkan menaati Kode Etik Jurnalistik dan berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Namun realita yang terjadi tidak banyak yang memandang sebelah mata kewajiban jurnalistik memberitakan peristiwa dan opini dengan kewajiban mengedepankan asas praduga tak bersalah, Hal tersebut diduga dilakukan Oknum Kades Cihanjuang Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Banten.

Kode Etik Jurnalistik diabaikan dalam meminta klarifikasi Hak Jawab oleh Oknum Kepala Desa selaku pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang dikhawatirkan merugikan nama baiknya.

Selain itu, dari hasil penelusuran tim Media ditemukan ada yang dinilai janggal dalam program Dana Desa Tahun Anggaran (TA) 2023 dan tahun 2024. Setiap pembangunan infrastruktur jalan maupun pisik yang lainnya diduga TPK Desa Cihanjuang tidak dilibatkan dalam pengadaan barang dan jasa sebagai mana mestinya, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang tpk Desa Cihanjuang didalam pemberitaan sebelumnya, Selasa (26/03/2024).

Iya mengatakan, bahwa hampir semua program yang realisasinya bersumber dari dana desa dari dulu hingga tahun2024 hanya disatu tangankan dan dikelola oleh Ardi Kades Cihanjuang.

“Saya Sebagai ketua TPK tidak bisa berbuat apa-apa dan sama sekali tidak melakukan fungsi TPK, bahkan belanja material juga tidak tahu dimana belanjanya dan berapa harganya, hingga sampai sekarang

Posisi kami secara tidak langsung segala sesuatunya merasa ketergantungan dan gerbong TPK seolah dikemudikan oleh Kades Cihanjuang, kami hanya terima honor sebesar Rp 900 ribu itu pun dibagi 3 orang dan dulu kami pernah minta pengadaan barang dan jasa ke pak kades tapi gak di kasih pungkasnya

Sementara itu Ardi Kepala Desa Cihanjuang Belum memberikan hak jawabannya terkait dengan adanya dugaan TPK desa tidak difungsikan sebagai mana mestinya malah memilih diam sampai ditayangnya Pemberitaan
(Jaka S)