Gudang BBM Jenis Solar Ilegal Masih Beraktivitas di Kebun Jeruk,Desa Talang Taling diduga Tidak Tersentuh Hukum

Sumsel363 Dilihat

Sumsel // sergap24.com

Gelumbang-Tempat pengelolaan BBM jenis solar Ilegal masih beraktivitas,yang seharusnya tempat BBM bersubsidi tersebut di SPBU bukan ditempat kebun jeruk tersembunyi seperti ini, tetapi ini malahan di gudangkan di perkebunan Jeruk dan Karet di Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan,

Pada hari Rabu tgl 13 Desember 2023, awak media mendapatkan laporan dari warga, yang namanya enggan di sebutkan bahwa di dalam kebun jeruk dan tanaman yang lainnya, ada satu gudang BBM jenis Solar, disaat itu lah tim awak media bergegas mendatangi ke lokasi tempat penampungan BBM Ilegal tersebut, benar adanya gudang BBM Ilegal yang sedang beraktivitas di kebun tersebut” pungkasnya

Terbilang cukup rapi permainan kotor para pengelola dan penimbun BBM Ilegal ini, modus Operan, mereka sangat kreatif dalam menjalankan Pengelolaan BBM Ilegal tersebut,tegasnya

Instruksi Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo, S.I.K. kepada seluruh jajaran untuk menindak tegas segala macam praktik kegiatan ilegal di Wilayah Sumsel.

Apapun itu bentuknya penyeludupan, pencemaran Lingkungan, Narkotika, Batubara, Peninbunan BBM Ilegal atau apapun itu silakan disampaikan, nomor telpon saya sudah tersebar dan nomor hotline bantuan polisi 0813-70002-110 atau ke nomor pribadi yaitu 0811-946787xx silakan dihubungi dan akan dilayani 24 jam.

Namun sangat disayangkan masih ada oknum-oknum pengusaha penimbun BBM Ilegal yang tidak mengindahkan Instruksi Kapolda Sumsel,” juga masih ada oknum yang berbisnis BBM Ilegal Tepatnya di desa Talang Taling.Kec. Gelumbang. Kab.Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, ungkapnya

“Adapun kegiatan pengelolaan BBM ilegal ini adalah tindak kejahatan dimana tertera di UU .Migas,Pasal yang digunakan dalam kasus tersebut yaitu Pasal 55 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah paragraf 5 Pasal 40 angka 9 UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan ancaman Hukuman 6 tahun Penjara dan denda maksimal Rp.60 miliar.”pungkasnya

Pewawrta Krm69