KETAPANG–SERGAP24.COM, Pembangunan sarana jogging track di kawasan pesisir Pagar Mentimun, Kabupaten Ketapang, kembali ambruk untuk kedua kalinya dalam setahun. Kejadian ini memicu sorotan masyarakat, terutama karena proyek yang menelan anggaran hingga Rp19.360.000.000.000 ini dinilai tidak memenuhi standar ketahanan. Publik kini mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan proyek yang seharusnya memberi manfaat bagi warga sekitar.

Jogging track yang dibangun sebagai bagian dari proyek pengaman abrasi pantai mengalami kerusakan struktural dan ambruk, meskipun baru rampung dibangun. Insiden ini menjadi kali kedua dalam kurun waktu satu tahun, memperlihatkan adanya potensi masalah serius dalam pelaksanaan dan pengawasan proyek tersebut.

Berlokasi di kawasan pesisir Pagar Mentimun, Kalimantan Barat, jogging track ini terletak di area yang memang rawan abrasi dan menghadapi arus gelombang laut yang kuat. Ambruknya jogging track terjadi dalam kurun waktu satu tahun setelah pembangunan awal, menunjukkan bahwa faktor lingkungan pesisir tidak cukup diperhitungkan dalam perencanaan proyek.

Proyek ini dikerjakan oleh PT Ananda Anabanua dengan pagu anggaran yang signifikan. Selain kontraktor, dinas terkait juga memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan proyek, terutama dalam memastikan bahwa pembangunan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Menanggapi kejadian ini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1 (BWSK Kalimantan 1) menjelaskan bahwa pelaksanaan proyek telah mengikuti spesifikasi yang ada. “Pekerjaan ini sudah sesuai RAB dan juga mengikuti kontrak kerja. Kami akan mengupayakan perbaikan adanya insiden ambruknya sarana jogging track di Pagar Mentimun. Ini terjadi karena faktor cuaca, di mana saat itu gelombang laut cukup besar,” ungkap PPK.

Namun, pernyataan BWSK Kalimantan 1 masih menyisakan keraguan di kalangan publik mengenai apakah semua faktor lingkungan pesisir telah diperhitungkan secara optimal. Kekecewaan warga sekitar pun meningkat, terutama mengingat dana yang besar tidak sebanding dengan hasil yang diterima. Warga mendesak pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh guna mengungkap penyebab kegagalan proyek ini dan meminta transparansi dalam pertanggungjawaban.

“Kami ingin tahu siapa yang bertanggung jawab atas proyek ini, karena dana miliaran yang digunakan seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat, bukan justru menjadi beban,” ujar salah seorang tokoh masyarakat setempat.

Langkah Selanjutnya Publik berharap ada audit dan evaluasi menyeluruh oleh pihak berwenang untuk mengusut penyebab ambruknya proyek ini. Jika terbukti ada kelalaian atau pelanggaran dalam pelaksanaan proyek, masyarakat meminta agar tindakan tegas diberikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab guna memastikan insiden serupa tidak terjadi di masa depan.

Audit ini sangat penting, mengingat pekerjaan tersebut menggunakan anggaran APBN. Proses audit tidak hanya perlu untuk menganalisa penyebab insiden, tetapi juga untuk memeriksa desain, material, dan pelaksanaan pekerjaan. Keamanan dan keselamatan harus menjadi prioritas, serta kepatuhan terhadap standar dan peraturan yang berlaku.

Audit yang komprehensif pasca-insiden akan membantu menentukan pihak mana yang bertanggung jawab atas insiden tersebut, baik itu kontraktor, pengawas, atau pihak lain. Langkah audit ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua aspek pekerjaan ditinjau dan diperbaiki jika diperlukan.

Sumber: Tim Investigasi