PANDEGLANG|sergap24.com — Apa jadinya jika seorang pemimpin desa, yang seharusnya menjadi teladan moral di tengah masyarakat, justru mempertontonkan perilaku memalukan di ruang publik?

Inilah tamparan keras bagi wajah pemerintahan desa di Kabupaten Pandeglang. Sebuah video yang beredar memperlihatkan oknum kepala desa diduga melakukan tindakan asusila di tempat umum — di dalam kendaraan yang terparkir di area terbuka. Tindakan ini bukan hanya aib pribadi, tapi luka moral bagi citra pemerintahan desa.

Rekaman video yang diterima redaksi memperlihatkan jelas perbuatan tak pantas itu. Oknum kepala desa tersebut terlihat bersama seorang wanita yang diduga bukan istri sahnya. Adegan itu tak hanya menyinggung rasa malu masyarakat, tapi juga menunjukkan keruntuhan moral seorang pejabat publik.

Ketua Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) DPC Pandeglang, Raeynold Kurniawan, mengecam keras tindakan amoral tersebut.

“Ini penghinaan terhadap martabat jabatan kepala desa! Seorang pemimpin yang harusnya menjaga wibawa, malah mempertontonkan aib. Kami sangat menyesalkan tindakan ini, terlebih dilakukan di tempat umum meskipun di dalam kendaraan. Tetap saja, itu ruang publik!” tegas Raeynold dengan suara geram.

Raeynold juga mengungkapkan bahwa dalam video tersebut, oknum kades diduga mengenakan baju berlogo APDESI, yang menambah parah citra buruk pemerintahan desa.

“Kami menuntut Bupati Pandeglang bertindak tegas, tanpa pandang bulu! Pecat oknum itu bila terbukti bersalah. Jangan biarkan moral aparatur desa hancur di depan rakyat!” serunya dengan nada tinggi.

GWI berencana segera menggelar konferensi pers bersama organisasi wartawan lain untuk menekan pemerintah daerah agar tidak menutup mata terhadap pelanggaran tersebut.

“Kami masih menahan identitas pelaku, tapi kalau tidak ada tindakan dari dinas terkait, kami siap buka nama dan buktinya di depan publik,” tegas Raeynold.

Sementara itu, Kadis DPMPD Kabupaten Pandeglang saat dikonfirmasi hanya menjawab singkat,

“Langsung ke Kabid Pemerintahan Desa saja, Pak.”
Namun hingga berita ini diterbitkan, Kabid Pemerintahan Desa belum memberikan tanggapan terhadap pesan konfirmasi awak media.

Saat dihubungi oleh Ketua GWI, oknum kepala desa yang bersangkutan justru membalas dengan pesan bernuansa religius dan pasrah, seolah ingin menutupi persoalan dengan kalimat nasihat.

“Keluarga kecil dan besar saya sudah hancur karena persoalan itu… Jangan khawatir dengan takdir dan rezeki, karena semua sudah kehendak Allah SWT,” tulisnya singkat.

Namun bagi banyak pihak, sikap tersebut dianggap bukan bentuk pertobatan, melainkan pengalihan moral dari tanggung jawab publik.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) DPC Pandeglang, Jaka Somantri, turut mengecam keras tindakan itu.

“Ini bukan lagi urusan pribadi, ini soal moral pejabat publik! Kepala desa punya tanggung jawab etika, bukan hanya administratif. Kami dari AWDI mendukung langkah GWI dan mendesak Bupati Pandeglang agar jangan tutup mata,” tegas Jaka.

Menurut Jaka, tindakan tersebut bisa dijerat dengan Pasal 281 KUHP tentang perbuatan asusila di tempat umum, yang ancaman hukumannya mencapai dua tahun delapan bulan penjara, serta melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN dan Pasal 26 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mewajibkan kepala desa menjunjung tinggi etika dan nilai moral.

“Kalau bupati diam, artinya pembiaran moral sedang terjadi di tubuh pemerintahan. Kami tidak akan berhenti sampai ada tindakan nyata,” tambahnya.

Baik GWI maupun AWDI menegaskan, kasus ini akan dijadikan batu uji bagi komitmen pemerintah daerah dalam menjaga marwah dan kehormatan aparatur desa. Masyarakat kini menunggu — apakah Pemkab Pandeglang akan menunjukkan ketegasan, atau justru menutup aib dengan diam.”(Tim/red)