PANDEGLANG|sergap24.com — Suasana di Kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pandeglang mendadak tegang pada Jumat (31/10/2025) siang.

Rombongan Gabungan Organisasi Wartawan Indonesia (GOWI) — yang terdiri dari Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) dan Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) — bersama aktivis Barisan Rakyat Anti Penindasan (BARA API), mendatangi kantor Disdikpora untuk menggelar konferensi pers pukul 14.00 WIB terkait dugaan penyimpangan dalam proyek revitalisasi sekolah dasar negeri (SDN) di Kabupaten Pandeglang. Salah satunya SDN Sukawaris 2 Kecamatan Cikeusik,

.

Namun, saat rombongan tiba, kantor tampak sepi. Tidak satu pun pejabat struktural tampak di tempat. Baik Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, maupun Kasi Sarana Prasarana (Sapras) — semuanya tidak ada di ruangan masing-masing.

“Maaf Pak, semua pejabat sedang dipanggil ke DPRD Kabupaten Pandeglang,” ujar salah seorang pegawai Disdikpora yang menemui rombongan wartawan dan aktivis di lokasi.

Kondisi ini membuat suasana makin panas. Ketua GWI DPC Kabupaten Pandeglang, Raeynold Kurniawan, menilai ketidakhadiran pejabat Disdikpora saat konferensi pers justru menimbulkan tanda tanya besar.

“Kami datang dengan niat baik untuk meminta klarifikasi, bukan untuk menyerang. Tapi saat kami datang, pejabatnya malah tak ada satu pun. Padahal ini menyangkut dugaan serius dalam proyek revitalisasi SDN,” tegas Raeynold.

Raeynold menyebut, berdasarkan hasil investigasi lapangan, banyak ditemukan indikasi penyimpangan teknis dan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan proyek revitalisasi sekolah di beberapa titik wilayah Pandeglang.

“Kami menemukan penggunaan bahan bangunan seperti hollow yang tidak sesuai SNI, pelaksanaan tanpa memperhatikan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), serta lemahnya kontrol dari konsultan pengawas. Ini bukan kelalaian biasa — kami menduga ada kolaborasi busuk antara oknum Disdikpora dan pihak pelaksana proyek,” ungkapnya dengan nada keras.

Sementara itu, Andi Irawan, aktivis BARA API, mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan mengusut dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut.

“Kami tidak ingin uang rakyat dirampas dengan modus proyek pendidikan. Ini menyangkut masa depan anak-anak Pandeglang! Jika benar ada permainan, kami akan bawa kasus ini ke ranah hukum,” tegas Andi Irawan.

Di tempat yang sama, Jaka Somantri, Sekretaris Jenderal AWDI DPC Kabupaten Pandeglang, juga menyayangkan absennya pejabat Disdikpora. Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan penjelasan terbuka dari instansi terkait.

“Ini persoalan transparansi dan tanggung jawab publik. Jangan sampai proyek yang tujuannya mulia justru jadi ladang bancakan. Kami akan terus kawal dan buka fakta di lapangan,” ujar Jaka dengan nada tegas.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Disdikpora Kabupaten Pandeglang belum memberikan keterangan resmi terkait ketidakhadiran para pejabat saat konferensi pers maupun dugaan penyimpangan yang dilontarkan GOWI dan BARA API.

Publik kini menunggu langkah tegas dari DPRD dan aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan kolaborasi busuk tersebut hingga tuntas.”(Tim/red)