PANDEGLANG|sergap24.com – Ramainya pemberitaan terkait program Katapang serta Wi-Fi Internet Desa Sukamulya, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, kembali menjadi sorotan publik. Dugaan ketidakjelasan pengelolaan anggaran dalam dua program tersebut memantik reaksi keras dari kalangan wartawan dan aktivis.

Gabungan Organisasi Wartawan Indonesia (GOWI) — yang di dalamnya tergabung Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) dan Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) — DPC Kabupaten Pandeglang menyatakan akan segera melayangkan surat resmi konferensi pers ke Kantor Kecamatan Cikeusik untuk meminta klarifikasi terbuka.

Ketua GWI DPC Kabupaten Pandeglang, Raeynold Kurniawan, menegaskan bahwa pihaknya menuntut transparansi atas penggunaan anggaran publik, terutama yang bersumber dari dana pemerintah daerah.

“Kami mendesak agar pihak terkait segera memberikan penjelasan terbuka. Program yang menggunakan uang rakyat tidak boleh gelap dan penuh tanda tanya,” tegas Raeynold. Sabtu (01/11/2025).

Sementara itu, aktivis Barisan Rakyat Anti Penindasan (BARA API), Andi Irawan, mendesak agar anggaran Katapang dari tahun 2022 hingga 2025 segera diaudit secara menyeluruh.

“Kami menduga ada kejanggalan serius dalam pengelolaan anggaran Katapang selama tiga tahun terakhir. Jangan sampai uang rakyat diselewengkan tanpa pertanggungjawaban,” ujarnya.

Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal AWDI DPC Kabupaten Pandeglang, Jaka Somantri, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah GOWI untuk menggelar konferensi pers.

“Langkah ini penting agar publik mendapat kejelasan. Kami siap mengawal isu ini sampai tuntas demi tegaknya transparansi dan keadilan,” tegas Jaka.

Rencananya, konferensi pers tersebut akan digelar dalam waktu dekat dengan menghadirkan perwakilan dari pemerintah kecamatan, kepala desa, serta pihak-pihak yang terlibat dalam program Katapang dan Wi-Fi Internet Desa Sukamulya.”(Tim/red)