PANDEGLANG|sergap24.com – Ramai diperbincangkan dugaan penyimpangan dalam Program Ketahanan Pangan (Ketapang) Desa Pangkalan, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang. Program yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun 2023 dengan nilai mencapai Rp 32.537.300 itu kini menjadi sorotan tajam masyarakat dan para aktivis. Pasalnya, muncul dugaan bahwa program tersebut dijadikan “lahan basah” oleh oknum tertentu, sementara hasilnya di lapangan justru menimbulkan tanda tanya besar.

Ironisnya, kambing yang seharusnya menjadi bagian dari program Ketapang dikabarkan hilang tanpa jejak, sementara uang rakyat raib entah ke mana. Fenomena ini pun memunculkan spekulasi adanya praktik penyimpangan dan lemahnya pengawasan pemerintah desa terhadap penggunaan dana publik tersebut.

Andi Irawan, Aktivis Barisan Rakyat Anti Penindasan (BARA API) DPC Kabupaten Pandeglang, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap dugaan penyimpangan yang merugikan masyarakat.

“Kami mendesak agar pihak terkait, baik Inspektorat, DPMD, maupun Aparat Penegak Hukum segera melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan Dana Desa Pangkalan dari tahun 2023 hingga 2025. Jangan sampai dana yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat justru dijadikan bancakan oleh oknum tak bertanggung jawab,” tegas Andi dengan nada keras. Minggu (12/10/2025).

Senada dengan itu, Jaka Somantri, Sekretaris Jenderal Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) DPC Kabupaten Pandeglang, juga angkat bicara.

“Kami dari AWDI akan terus mengawal kasus ini. Jangan sampai dana desa dijadikan mainan atau proyek pribadi. Jika terbukti ada penyimpangan, kami dorong aparat hukum untuk menindak tegas siapapun yang terlibat tanpa pandang bulu,” ujar Jaka Somantri.

Ia juga menambahkan bahwa program Ketapang seharusnya menjadi solusi nyata bagi ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat desa, bukan malah memunculkan polemik dan kecurigaan publik.

Masyarakat kini menunggu langkah tegas dari aparat terkait — apakah dugaan “kambing misterius dan uang raib” ini akan diusut hingga tuntas, atau kembali berakhir seperti kasus-kasus sebelumnya yang perlahan tenggelam tanpa kejelasan.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Pangkalan belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan yang beredar.”(Tim/red)