Palembang sergap24..com

Hasil dari pemeriksaan BPK RI, Negara diduga mengalami kerugian sebesar sembilan Miliar Rupiah yang terjadi di OPD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dengan dugaan korupsi pembagian upah pungut.

Dalam pemeriksaan BPK RI, menyeret beberapa bagian OPD di Provinsi Sumatera Selatan, mulai dari Gubernur Sumatera Selatan, Sekretaris Daerah Sumatera Selatan, Kepala Bapenda Sumsel, Sekretaris Bapenda, para Kabid di Bapenda dan para kepala UPTB / Samsat Sumsel

Bagian-bagian tersebut diduga menikmati uang pajak kendaraan masyarakat Sumatera Selatan, khususnya tahun 2022 dan triwulan pertama tahun 2023 yang menyebabkan kerugian Negara berkisar 19 miliar rupiah. Dan pada kasus ini, BPK RI memberikan waktu untuk mengembalikan uang Negara paling lambat 9 Juli 2023.

Untuk diketahui, uang pajak kendaraan bermotor setiap Triwulan dibagikan harus melalui mekanisme dan peraturan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Keuangan dan Pemprov Sumatera Selatan.

Pada kasus ini, Ketua DPP LSM Masyarakat Cinta Sumsel Novri wardhana, sangat menyayangkan adanya temuan dari pihak BPK RI tersebut dan dirinya berjanji akan melakukan demo ke Bapenda ,kejati serta ke Polda Sumsel ujar nya
Karena sebelum pencairan pengajuan bermula dari pihak Bapenda lalu dikoreksi oleh Bidang Pengawasan Bapenda, setelah itu diteruskan ke pihak Keuangan Bapenda.

“Naek ke Sekertaris dan ditanda tangani oleh Kepala Bapenda Prov. Sumsel, diteruskan ke BPKAD Prov. Sumsel lalu dinaikkan ke Sekda Provinsi Sumsel untuk ditanda tangani oleh Gubernur Sumsel H.Herman Deru .SH dan setelah itu baru bisa diteruskan ke pihak Bank Sumsel. Sehingga kemudian ditransfer ke pihak-pihak yang mendapatkan upah pungut pajak kendaraan,” jelas Ketua umum DPP LSM MACIS Sumsel.

Selain itu, Novri wardhana juga mengungkapkan, bahwa catatan dugaan permainan ini ada di Bidang Pengawasan Bependa Prov. Sumsel, karena disinilah yang mengatur Si A dapat berapa dan Si B dapat berapa.

“Tetapi dalam permainan ini, diduga pasti ada arahan dan Instruksi, perintah dari Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Selatan dengan bukti Kepala Bapenda Hj. Ning Muhaibah tetap mempertahankan Kabid Pengawasan, yaitu Indra, walau saat ini sudah pindah ke Bidang lain, namun masih tetap di Bapenda Sumsel,” ungkap Novri

Novri wardhana juga bertanya-tanya, ada apa sebenarnya antara Kabapenda dengan Indra. Sebab menurutnya, pembagian upah pungut Bapenda Sumsel diduga tidak transparan.

“Pembagian upah pungut diduga tidak transparan antara Bidang 1 ke Bidang lain, beda jumlah upahnya. Untuk KUPTB Kepala Samsat juga beda jumlah upahnya, dan yang sangat menyedihkan, upah pungut untuk Staf Khusus, Staf di UPTB sangat kecil. Padahal, penerimaan pajak kendaraan ini hasil dari pegawai-pegawai UPTB yang ada di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan,” ujarnya.

Saat di temui awak media sergap24.com Ketua LSM Masyarakat Cinta Sumatera Selatan ( MACIS ) juga membeberkan dugaan uang yang diterima masing-masing bagian dari kasus upah pungut ini.Ungkap Novri,

“Gubernur tidak tahu apakah uang tersebut ditransfer atau diantar langsung begitu juga untuk Wagub dan Sekretaris Daerah Sumsel .Kepala Bapenda sumatera selatan kisaran 1,2 Milyar per 1 Triwulan, Sekretaris Bapenda 250 juta, Kabid 225 juta per tiga bulan ( pertriwulan) , KUPTB Kepala Samsat 175 juta per 1 Triwulan sedangkan Staf kisaran 25 juta, sangat jauh bedanya,” ungkapnya kepada awak media Kamis (25/05/2023).

lanjut Novri wardhana ini yang diketahui saja, dan hasil dari Audit BPK.RI Tahun 2023 dan Triwulan pertama 2023 tidak diketahui.

“Di tahun-tahun yang lain kemungkinan ada dugaan korupsi uang pembayaran pajak kendaraan bermotor di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, jelas ini setiap tahun pasti ada temuan dan setor ulang ke Negara. Ada apa ini? Sepertinya memang ini diduga sudah menjadi pekerjaan tahunan mengambil uang rakyat,” Tandasnya

Pewarta Karman69
Publisher krm69