SINTANG – SERGAP24.COM, Hasil investigasi lapangan oleh lembaga Tindak Indonesia mengindikasikan adanya dugaan korupsi pada pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Sekolah Menengah Atas Negeri 1. Tempunak, milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, di Sintang, 04/03/2025

Bambang Iswanto mengatakan CV. Mugiwara D Konstruksi sebagai kontraktor pelaksana, terindikasi melakukan penyimpangan dalam penggunaan material bangunan, selain itu hasil akhir dari proyek yang anggarannya hampir tiga milyar tersebut, diduga tidak memenuhi standart dan kualitas kontruksi.

Bambang Iswanto yang juga Ketua Lembaga Bantuan Hukum Indonesia saat turun langsung ke lokasi proyek, mengatakan proyek tersebut bersumber dari APBD Provinsi Kalbar TA 2024, pembangunan kontruksi yang meliputi diantaranya ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang UKS, ruang BK, ruang OSIS, ruang laboratorium bahasa, serta ruang kelas,

Menurutnya setelah diamati terkait material bangunan yang digunakan seperti balok, papan flavon besi hollow dan lain-lain sepertinya menggunakan material kelas dua, khusus penggunaan besi hollow untuk tulangan cor lantai, apakah dari produk yang sudah ber SNI, bila dilihat menurutnya ukuran terlalu kecil dan diduga berkualitas rendah.

” Dampak dari penggunaan material berkualitas rendah, tentu sangat merugikan, selain berpengaruh terhadap ketahanan fisik bangunan juga berdampak bagi penerima manfaat, karena bisa saja berisiko terhadap keselamatan. ”

Ditempat terpisah Syamsuardi Sekertaris Umum Badan Pertimbangan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Potensi Daerah (LSM PISIDA) menilai dari hasil investigasi kawan-kawan di lapangan, patut untuk disikapi secara serius oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, sebagai pengelola anggaran, pemilik kegiatan dan pihak yang bertanggung jawab, Disdikbud Kalbar sepertinya harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait hasil akhir dari proyek tersebut, ungkapnya

Syamsuardi juga menambahkan, dengan dilakukan evaluasi ulang terhadap kinerja CV. Mugiwara D Kontruksi, baik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat maupun Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Penegak Hukum, untuk menghindari spekulasi terkait pelaksanaan proyek pembangunan SMAN 1 Tempunak, tersebut terindikasi merugikan negara atau tidak, transparansi hasil pengawasan itu penting, pihak-pihak pelaku pengawasan diharapkan lebih terbuka agar publik juga mengetahui, karena pelaksanaan proyek pembangun tersebut berkaitan dengan tanggungjawab dalam pengelolaan penggunaan anggaran negara, Tutupnya. (TIM)